RSS
Syndicate content

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Perkebunan Rakyat

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) merupakan kebutuhan riil petani untuk satu periode dalam pengelolaan usahatani. Berdasarkan Permentan yang mengatur alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terbit setiap tahun, RDKK ini digunakan sebagai dasar dalam penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV. Penyusunan RDKK dilakukan oleh kelompok tani secara serentak dan tepat waktu dan harus diserahkan dua bulan sebelum tanam.

Tujuan disusunnya RDKK adalah: 1) Merencanakan kebutuhan riil pupuk bersubsidi untuk komoditas pertanian; 2) Menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai peruntukannya; 3) Membina petani berusahatani secara berencana. Sedangkan sasaran disusunnya RDKK adalah: 1) Terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi secara riil; 2) Tersalurkannya pupuk bersubsidi; 3) Terbinanya petani dalam berusahatani.

Dinas yang membidangi perkebunan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sosialisasi RDKK adalah: 1) Menyusun dan mengedarkan Juklak RDKK hingga ke kabupaten; 2) melakukan sosialisasi hingga ke petani /kelompoktani; 3) Dukugan APBN dan APBD telah mencetak RDKK.

Tahapan penyusunan RDKK: 1)Pertemuan pengurus kelompok tani pekebun; 2) Musyawarah anggota kelompok tani untuk menyusun RDKK sebagai pesanan, 3) Pertemuan pengurus kelompok tani untuk membahas dan merumuskan RDKK; 4) Meneliti kelengkapan RDKK dan Penandatanganan RDKK sesuai blangko RDKK.

Teknik penyusunan RDKK adalah sebagai berikut: 1) Perhitungan kebutuhan pupuk dituangkan kedalam RDKK; 2) Formula kebutuhan pupuk adalah luas tanaman berdasarkan umur tanaman (Tanaman belum menghasilkan/TBM dan Tanaman Menghaslkan /TM) dikalikan dosis pupuk berdasarkan anjuran Pusat/Balai Penelitian terkait dengan komoditas perkebunan; 3) Sebagai acuan, asumsi areal yang dipupuk untuk perkebunan rakyat adalah kelapa sawit= 80%, karet = 30%, kopi=30 % kakao=30%, jambu mete 30%, atsiri (sereh wangi, nilam, akar wangi)=50%, tebu = 100%, kapas = 100% dan tembakau =100%.

Tahap pengiriman:
1) RDKK disusun rangkap tiga, lembar kesatu dikirim ke pengecer resmi. Lembar kedua dikirim ke Tenaga Kontrak Pendamping(TKP)/Mantri perkebunan/penyuluh, lembar ketiga arsip kelompok tani; 2) Pengecer menyusun rekapitulasi dan dikirim ke distributor; 3) TKP/Mantri Perkebunan /penyuluh melakukan penilaian terhadap RDKK; 4) TKP/Mantri Perkebunan /Penyuluh menyusun rekapitulasi dan dikirim ke Dinas Pertanian Kabupaten / Kota untuk penyesuaian kuota/alokasi yang ditetapkan Bupati/Walikota; 5) Diperta Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi dan dikirim ke Diperta Provinsi untuk penyesuaian kuota/alokasi yang ditetapkan gubernur.

Tahap penyaluran:
1)Pengecer resmi mengatur jadwal pertemuan dengan kelompok tani untuk menyalurkan pupuk; 2) Pengecer resmi dapat melakukan konfirmasi ulang data RDKK; 3) Petani/Kelompok tani menerima pupuk bersubsidi sesuai kesepakatan.

Pembinaan Penyusunan RDKK .

1. Gerakan Penyusunan RDKK: a)RDKK sebagai pesanan, juga sebagai acuan penyaluran pupuk bersubsidi; b)RDKK menjamin penyerapan teknologi; c)Perlu dibuat scenario musyawarah kelompok tani; d) Diperlukan pelatihan dalam bentuk stimulasi dan sosialisasi RDKK; e)Keberhasilan penyusunan RDKK terkait langsung dukungan Kepala Desa/Lurah dan TKP/Mantri Perkebunan/Penyuluh melalui suatu gerakan yaitu mengatur pertemuan kelompok tani untuk mengatur jadwal musyawarah, menggerakkan petani untuk hadir dalam musyawarah, menghadiri pertemuan musyawarah penyusunan RDKK, memberikan nasehat dan bimbingan kepada petani yang tidak/jarang hadir serta melakukan pengawasan, memberikan koreksi dan nasehat secara persuasif dan edukatif.

2. Pembinaan gerakan; a) Diperta/Mantri Perkebunan /penyuluh membina penyusunan RDKK; b) BUMN/Produsen pupuk membina distributor resmi dan pengecer resmi pupuk bersubsidi c) Kades/Lurah membina petani agar penyusunan RDKK lancar.

3. Jadwal pembinaan: a) Jadwal pembinaan gerakan penyusunan RDKK dilakukan tiga bulan sebelum musim tanam; b) Jadwal pembinaan disesuaikan dengan kondisi, kepentingan dan permasalahan di lapangan.

4. Kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi: Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten /kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi Permentan.

Penulis: Sri Wijiastuti, Penyuluh Pertanian Pusluhtan.

Sumber: Panduan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada Program Pembangunan Perkebunan. Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi. Jakarta. 2009.