RSS
Syndicate content

PENGOLAHAN LAHAN RAWA PASANG SURUT UNTUK BUDIDAYA PADI.

Sumber Gambar: http://tidal-lowlands.org/ind/General.htm.
Dari luas lahan di Indonesia, sekitar 39,4 juta ha (24,2 %) berupa lahan rawa pasang surut. Karakteristik dari lahan rawa ini sangat berhubungan erat dengan faktor geografis dan kondisi hidro-tofographi.
Berdasarkan kondisi lahan rawa dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu rawa pantai dan rawa pedalaman. Rawa pantai dipengarui fluktuasi pasang surut, sedangkan rawa pedalaman dipengarui oleh adanya banjir pada bantaran sungai.
 
 
Lebih dari seratus tahun yang lalu suku Bugis dan Banjar DARI Sulawesi telah melakukan reklamasi lahan rawa untuk lahan budidaya padi dan lahan pemukiman.
Sampai sekarang dari suku Bugis sudah mereklamasi lahan rawa seluas 4,5 juta ha, terutama di sepanjang pesisir timur pulau Sumatera (Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan lampung) dan bagian Pesisir Barat, Selatan dan Timur pulau Kalimantan.
 
Lahan rawa pantai di pulau Kalimantan dan Sumatera memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Curah hujannya berkisar antara 2.000 - 3.000 mm pertahun dengan bulan basah selama 5 - 8 bulan dan selama 1 - 3 bulan kering.
2. Penguapan berkisar antara 3,5 - 5,5 mm/hari
3. Sebelum melakukan reklamasi, umumnya permukaan lahan berada disekitar muka air tinggi pasang di musim hujan.
4. Luapan air pasang hanya sebatas 10 -15 % dari luas areal.
5. Pemompaan air irigasi terkendala oleh kualitas air (salinitas dan keasaman).
Sejak tahun enam puluhan pemerintah telah melakukan reklamasi lahan rawa pasang surut, guna mendapatkan perluasan lahan untuk pengembangan penanaman padi dengan tujuan untuk meningkatkan produksi beras guna Pencapaian Program Swasembada Beras Nasional (P2BN). Disamping itu juga bertujuan untuk penyediaan lahan pertanian, pengembangan wilayah dan lahan pemungkiman para trasmigran, guna menunjang peningkatan pendapatan petani dan juga untuk menjaga keamanan disepanjang kawasan pesisir.
Dalam keadaan alami lahan rawa pasang surut ini letaknya terpencil dan tidak ada penduduk yang menggarapnya, maka untuk itu pembukaan lahan rawa pasang surut harus dilakukan oleh pemerintah terutama di pesisir timur pulau Sumatera, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua, sehingga tersedia lahan pertanian dan pemukiman untuk transmigram dari pulau Jawa, Bali dan Madura.
 
Dari tahun 1985 - 1995, tidak ada proyek pembukaan lahan rawa baru yang dilakukan oleh pemerintah dan hanya difokuskan kepada penyempurnaan (Fase II) terutama prasarana pengairan, prasarana ekonomi dan sosial lainnya pada kawasan reklamasi yang sudah dikembangkan pada sebelumnya.
Pada tahun 1996 pemerintah telah melakukan pembukaan lahan rawa di Kalimantan Tengah yang dikenal dengan proyek pengembangan lahan gambut sejuta ha yang sebagian besar lokasinya terletak dibagian daerah bantaran banjir sungai. Pada lokasi proyek ini terjadi perbedaan muka air sungai yang sangat tinggi antara musim kemarau dan musim hujan, sehingga diperlukan investasi yang sangat besar untuk penyediaan prasarana irigasi dan drainase, disamping itu juga diperlukan pembangunan tanggul untuk pengaman luapan banjir. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan lahan untuk peningkatkan produksi pangan berupa beras, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan semakin terbatasnya lahan kering yang potensial untuk pertanian terutama untuk budidaya padi.

Untuk mengatasi ini pemerintah harus memikirkan pembukaan lahan pertanian baru di daerah reklamasi rawa pasang surut, upaya ini ditempuh bersamaan dengan pengembangan tahap ke II ataupun tahap ke III dari kawasan reklamasi lahan rawa yang sudah dikembangkan sebelumnya.
Pengembangan lahan rawa pantai di Indonesia ditempuh secara gradual dan merupakan proses yang memakan waktu yang cukup lama dan ini dikenal sebagai strategi pengembangan bertahap.
Pelaksanaannya dimulai dari tahap pengembangan I (pertama) berupa sistem pengelolaan air terbuka tampa bangunan pengatur air, kemudian ditingkatkan secara bertahap untuk menuju ketahap akhir (III) menjadi sistem pengelolaan air yang terkendali (sistem penuh folder).

Pengembangan pada tahap ke II, sistem pengelolaan air dilengkapi dengan beberapa bangunan pengatur air sehingga pelayanan air dapat meningkat dan mampu mewujudkan produksi beras yang semakin baik.
Strategi pengembangan bertahap, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka harus dipertimbangan hal-hal sebagai berikut karena:
1. Keterbatasan anggaran pembangunan disatu sisi, sementara disisi lainnya target lahan yang perlu dikembangkan cukup luas.
2. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta belum adanya kriteria desain yang cukup mantap.
3. Latar belakang sosial dan budaya para transmigran, kebanyakan dari mereka berasal dari lahan kering dan belum mengenal lingkungan lahan basah.
Strategi pengembangan secara bertahap merupakan pendekatan yang cocok karena, para petani sepenuhnya terlibat dalam proses pembentukan dan konsolidasi lahan usaha tani dan mereka harus belajar memahami dan mengenali seluk beluk pembentukan organisasi pengelolaan air pada unit hidrologi skala kecil dengan tugas yang relatif sederhana untuk kepentingan dan demi perbaikan kehidupan mereka sendiri. (Maiyunir Jamal).

Sumber: Informasi Umum tentang Rawa Pasang Surut di Indonesia.
http://tidal-lowlands.org/ind/General.htm.