RSS
Syndicate content

Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Prinsip utama dalam pengelolaan irigasi partisipatif adalah pengelolaan irigasi yang melibatkan seluruh stakeholder (pemerintah, petani, LSM dan lainnya) mulai dari perencanaan, desain, pengembangan (pembangunan/rehabilitasi), pendanaan, pelaksanaan operasional, pemeliharaan (O&P), monitoring, evaluasi dan pengawasan, serta penyempurnaan sistem dari waktu ke waktu secara berkelanjutan dengan tujuan akhir untuk mengoptimalkan penggunaan air irigasi, sehingga dapat meningkatkan suatu hasil usahatani. Selama ini pengelolaan irigasi hanya ditangani pemerintah sehingga sebagian petani berpendapat bahwa mereka tidak turut bertanggung jawab. Pada awalnya hal ini dapat memberikan dampak yang cukup baik, namun keberhasilan tersebut tidak berkelanjutan mengingat dukungan prasarana irigasi dari pemerintah semakin menurun menyebabkan fungsi prasarana irigasi baik kuantitas, kualitas maupun fungsinya mengalami penurunan, yang diakibatkan oleh banyaknya jaringan irigasi yang mengalami degradasi. Namun dengan terbitnya Undang-undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pembangunan/rehabilitasi irigasi tidak hanya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah, tetapi juga merupakan tanggungjawab petani.

Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi oleh P3A sejak dari persiapan awal, pengambilan keputusan, pelaksanaan, kegiatan, pengawasan, operasional dan pemeliharaan.

Pelaksanaan
Agar pengelolaan irigasi partisipatif dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan maka ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu
Menentukan calon lokasi dan calon kelompok tani/P3A. Sebelum menentukan calon lokasi dan calon kelompok tani, maka perlu di tentukan dahulu persyaratannya.


1, Persyaratan lokasi pengembangan pengelolaan irigasi partisipatif adalah bahwa lokasi kegiatan tidak berada dalam satu kecamatan dengan kegiatan lain yang dilakukan melalui pola padat karya, seperti JITUT/JIDES, Dam Parit, Pengembangan Air Permukaan.
Bisa juga lokasi yang dipilih sudah ada JIDES/JITUT, tetapi yang kurang/tidak berfungsi dengan baik atau bahkan JIDES/JITUTnya belum terbangun seluruhnya. Disamping itu pengembangan ini juga berdampak meningkatkan produktivitas, produksi dan perluasan areal tanam atau Intensitas Pertanaman (IP). Peruntukan lahannya adalah lahan untuk pertanian dan tidak ada rencana perubahan peruntukan lahan tersebut (alih fungsi lahan), dan sumber air atau ketersediaan airnya berkelanjutan.


2. Persayaratan kelompok tani adalah kelompok tani/ petani pemakai air (P3A) yang telah terbentuk minimal 2 (dua) tahun, dan belum pernah mendapatkan bantuan kegiatan yang sejenis, mau berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan irigasi melalui kelembagaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan mampu mengoperasikan, memelihara jaringan irigasi secara berkelompok dan mau menanggung biaya operasional dan pemeliharaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan petani. Disamping itu kelompok tani dan anggotanya aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain penyediaan material, bahan, tenaga kerja, dan lainnya untuk keberhasilan kegiatan dalam bentuk partisipasi, dan telah mempunyai rencana usulan kegiatan sebelumnya yang dijadikan sebagai dasar penetapan kelompok penerima bantuan atau penerima manfaat.
Setelah menentukan persyaratan lokasi dan kelompok tani, maka dilanjutkan dengan penentuan calon lokasi dan calon petani/kelompok tani. Sebelum calon lokasi dan calon petani/kelompok ditetapkan sebaiknya dipilih/ditentukan beberapa calon alternative. Setelah lokasi dan petani/kelompok ditentukan, selanjutnya dilakukan sosialisasi baik terhadap aparat setempat maupun calon penerima manfaat. Kemudian dilakukan penetapan calon lokasi dan calon petani/kelompok yang dipilih dari beberapa calon alternative yang selanjutnya dikukuhkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai pimpinan Satker.


Setelah ditentukan lokasi dan kelompok taninya maka P3A mulai menyusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang dilakukan melalui musyawarah dengan bimbingan petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat atau instansi lainnya. RUKK memuat secara rinci tentang lokasi, jenis dan volume, bahan/material yang diperlukan untuk membuat rancangan teknis (desain sederhana) dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan baik kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik, misalnya kegiatan pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi desa, atau bagian infrastruktur pertanian yang akan diperbaiki atau dibangun, dan sebagainya. Disamping itu juga diuraikan secara singkat dan jelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan penanggungjawabnya.


Karena kegiatan sifatnya sederhana dan pada umumnya dalam bentuk perbaikan jaringan di tingkat usahatani atau jaringan irigasi desa (JITUT/JIDES) atau infrastruktur lainnya, maka sebagai acuan pelaksanaan di lapangan hanya diperlukan desain sederhana saja, yang disusun oleh petani/kelompok P3A yang dibantu oleh Dinas Pertanian kabupaten/Kota setempat. Jadwal pelaksanaan disusun secara lengkap dan jelas sejak dari tahap persiapan, penyusunan rencana, penyusunan desain sederhana, pengesahan rencana usulan kegiatan kelompok, penyediaan bahan/material bangunan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Penyusunan RUKK perlu melibatkan peran serta petani melalui P3A sejak persiapan awal sampai dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyusunan rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK), penyusunan desain sederhana, penyusunan rencana anggaran biaya, pembagian kewajiban dalam pembiayaan (sharing), pengesahan rencana usulan kegiatan kelompok, dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan, pemantauan serta pengawasan. Partisipasi kelompok P3A dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan bahan material/bangunan, dana dan tenaga kerja yang dapat dikonversikan ke dalam rupiah, sehingga dapat dilihat seberapa besar nilai partisipasi (sharing) dari kelompok dalam penyelesaian kegiatan dan berapa besar dana pemerintah yang disediakan. Dengan adanya partisipasi petani diharapkan tujuan dan sasaran kegiatan pengelolaan irigasi partisipatif dapat terwujud dengan baik.


Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan swa kelola oleh petani/P3A dan sebagai acuan adalah pedoman pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan untuk rehabilitasi JITUT/JIDES. Jadi, kegiatan pengembangan pengelolaan irigasi partisipatif dapat digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi JITUT/JIDES maupun kegiatan pembangunan infrastruktur lainnya.
Setelah semua rencana dibuat, bagaimana dengan pembiayaannya? Sesuai dengan prinsip partisipatif, pembiayaan selain berasal dari pemerintah juga bisa berasal dari lembaga sosial dan partisipasi P3A. Lembaga sosial bisa juga memberikan dananya ke P3A setelah P3A menyerahkan RUKK kepada Dinas Pertanian Kab/Kota dimana RUKK tersebuit telah disetujui oleh Kepala Desa setempat, Tim Teknis, dan Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota setempat atau pejabat yang ditunjuk. Pencairan dananya melalui pola bansos yaitu langsung ditransfer ke rekening kelompok P3A. Hal ini dimaksudkan untuk memberdayakan P3A menuju kemandirian. Dana ini hanya bisa digunakan untuk pembelian bahan/material bangunan seperti semen, pasir, batu, kerikil, besi beton, dan lain-lain.

Supaya kegiatan dari setiap tahap yaitu mulai dari persiapan, penyusunan rencana usulan kegiatan, perencanaan, pengadaan bahan bangunan, sampai dengan pelaksanaan fisik di lapangan dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Pertanian Kab/Kota, Kelompok P3A, Aparat Desa, masyarakat setempat dan dimungkinkan juga oleh LSM setempat.


Penulis : Wiwiek Hidajati (Penyuluh Pertanian Madya)
Sumber : Pedoman Teknis Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Direktorat Pengelolaan Air, Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, Dep.Tan, 2009