RSS
Syndicate content

PEMASARAN KARET RAKYAT

Sumber Gambar: hasanzainuddin. wordpress.com

Karet merupakan komoditi ekpor yang mampu memberikan kontribusi di dalam upaya peningkatan devisa Indonesia. Ekspor karet Indonesia sejak 20 tahun yang lalu meningkat dari 1, 0 juta ton pada tahun 1985 menjadi 1,3 ton, pada tahun 1995 dan 2,0 juta ton dari produksi karet 2,2 juta ton pada tahun 2005, sehingga pendapatan devisa negara dari komoditi karet pada semester pertama tahun 2006 mencapai US$ 2,0 milyar.

 

Luas areal kebun karet di Indonesia mencapai 3,2 juta ha pada tahun 2005 yang sebagian besar tersebar di Sumatera dan Kalimantan, diantaranya 85 % merupakan karet rakyat.
Harga karet yang membaik saat ini harus dijadikan momentum yang mampu mendorong
percepatan, pembenahan dan peremajaan karet yang kurang produktif dengan menggunakan klon - klon unggul dan perbaikan teknologi budidaya lainnya.


Untuk meningkatkan peranan dan daya saing komoditas karet, salah satu upaya yang harus dilakukan melalui perbaikan mutu bahan olah karet. Atas dasar hal-hal tersebut pemerintah telah menetapkan Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet Rakyat (BOKAR).
Saat ini para petani pekebun telah berkelompok dengan membentuk kelompoktani. Kemudian dua atau lebih kelompoktani tersebut bergabung membentuk Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama BOKAR atau disingkat menjadi UPPB. UPPB ini merupakan tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, pemasaran dan penyimpanan. Untuk memasarkan BOKAR milik anggota kelompok yang dikuasakan kepada UPPB dapat menjamin kerjasama dan transaksi lansung. Kerjasama pemasaran milik anggota kelompok tersebut dilakukan melalui kontrak jual beli dengan pabrik pengolahan dan pedagang BOKAR. Bila dilakukan transaksi langsung dalam pemasaran BOKAR milik petani pekebun, maka kelompok petani pekebun harus mendelegasikan kepada UPPB dan baru UPPB yang melakukan pemasaran kepada pabrik pengolahan/ pedagang BOKAR dengan melalui pelelangan supaya lebih transparan.

Untuk memenuhi volume BOKAR sesuai dengan kontrak jual beli, petani pekebun setelah mendelegasikan BOKAR kepada UPPB, maka UPPB dapat saling bekerjasama dalam melakukan jual beli. Dalam melakukan perdagangan dan pengangkutan BOKAR dari lokasi gudang UPPB menuju lokasi gudang pembeli, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh UPPB tersebut. Bila dalam perdagangan BOKAR ini, bila tidak ada dokumen SKA maka pembeli dapat menolak BOKAR yang dikirim oleh UPPB tersebut, baik oleh pabrik BOKAR atau pedagang BOKAR, ini bertujuan untuk menjamin mutu BOKAR yang beredar di pasaran. Harga BOKAR yang beredar di pasaran harus berpedoman pada harga penjualan BOKAR di pelabuhan ekspor atau lebih dikenal dengan harga FOB (Free On Board) yang berlaku pada saat transaksi dengan didasarkan keadaan Kadar Karet Kering (KKK) sebesar 100 persen, sedangkan harga BOKAR di tingkat UPPB diharapkan menggunakan rumus paling kurang sebesar 75 persen dari harga FOB. Untuk harga BOKAR di tingkat pabrik pengolahan BOKAR, diharapkan menggunakan rumus paling kurang sebesar 85 persen dari harga FOB, sedangkan harga BOKAR pada transaksi perdagangan di tingkat UPPB harus diperhitungkan dengan biaya penggunaan fasilitas peralatan dan bahan yang digunakan di UPPB. Informasi harga yang berlaku di tingkat FOB harus bersumber dari berita media cetak, elektronik dan internet yang terjangkau oleh daerah tersebut. Setiap hari UPPB wajib menyampaikan informasi harga penjualan BOKAR kepada masyarakat petani pekebun dengan cara menempelkan di papan pengumuman UPPB setempat. Untuk penentuan harga Bokar yang berlaku di tingkat petani pekebun harus ditetapkan oleh suatu tim yang beranggotakan wakil dari petani pekebun, wakil dari asosiasi pedagang, wakil dari asosiasi pabrik dan pemerintah.


Untuk menjaga kesinambungan hubungan antara petani pekebun dengan UPPB dikembangkan bentuk pelayanan melalui cara pembayaran kepada anggota dalam bentuk isentif lain. Pemberian insentif dari petani pekebun kepada UPPB dapat berbentuk pelayanan kebutuhan hidup harian, kebutuhan sarana usahatani dan kebutuhan pinjaman modal kerja kepada petani pekebun. Dalam rangka pengembangan pelayanan kepada petani pekebun, maka UPPB dapat dikembangkan menjadi unit usaha yang berbadan hukum antara lain koperasi atau Perseroan Terbatas (PT).
Dengan berfungsinya UPPB, pemasaran BOKAR milik anggota kelompok petani pekebun tidak boleh dijual lansung secara sendiri-sendiri kepada pedagang. UPPB dapat bertindak sebagai wakil petani pekebun bila berhadapan dengan pedagang atau pabrik pengolahan BOKAR terutama dalam melakukan transaksi pemasaran, asal UPPB berpedoman pada harga yang berlaku dan harus menjaga mutu BOKAR yang akan dijual.
Untuk menjaga dan meningkatkan mutu BOKAR yang dihasilkan oleh petani pekebun, maka pemerintah kabupaten/kota atau instansi yang ditunjuk harus melakukan pembinaan kepada petani pekebun secara terjadwal melalui kegiatan UPPB.


Pengawasan perdagangan dan peredaran BOKAR harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui petugas khusus berdasarkan laporan dari masyarakat.
Pedagang BOKAR atau pabrik pengolahan karet bila membeli BOKAR yang mutunya tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat menyampaikan ketidak puasannya terhadap mutu BOKAR tersebut kepada UPPB dengan menembuskan keluhannya kepada pemerintah kabupaten/kota.
Bila hasil kinerja UPPB dalam mengasilkan BOKAR dibawah baku mutu yang telah ditetapkan, maka pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan teguran peringatan kepada UPPB yang bersangkutan. Bila teguran peringatan sudah mencapai tiga kali terhadap UPPB yang berkinerja dibawah baku teknis yang ditetapkan, operasinal UPPB dapat dihentikan dan kemudian dilakukan pembinaan kembali.
Pengawasan terhadap BOKAR yang diperdagangkan dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) setempat. (Maiyunir Jamal).

Sumber: PERATURAN MENTERI PERTANIAN, NOMO: 38/ Permentan/ OT. 140 /8 / 2008, tentang PEDOMAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BAHAN OLAH KARET (BOKAR).