RSS
Syndicate content

HUBUNGAN TATA KERJA PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN

Sumber Gambar: www.google.com
Agar pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan berjalan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan diperlukan suatu tata hubungan kerja yang harmonis dan sinergis diantara instansi terkait. Tata hubungan kerja ini dirumuskan oleh kelompok kerja yang berfungsi sebagai simpul koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program secara berjenjang di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Bentuk tata hubungan kerja antara pusat dan daerah sampai ketingkat lapangan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Desa/Kampung
Kepala Desa sebagai penanggung jawab kegiatan di desa, bertugas untuk mengkoordinasikan TPD, kelompok masyarakat, dan pendamping di desa, serta berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan aparat pemerintah.

2. Tingkat Kecamatan
Pokja Kecamatan diketuai oleh Camat/Kepala Distrik sebagai koordinator pelaksana kegiatan di wilayah kerjanya.

3. TingkatKabupaten/Kota
a. Bupati/Walikota; merupakan pembina kegiatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota.
• Tim Koordinator Teknis; merupakan tim yang memiliki kemampuan profesional (berdasarkan rekomendasi BKP kabupaten/kota), yang ditetapkan melalui KeputusanKepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota. Tugas Tim Koordinator Teknis adalah melakukan advokasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dibawah tanggungjawabnya dan/atau kegiatan yang berada di instansi/unit lain atau organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat kabupaten/kota.

b. Koordinator Pendamping Kabupaten/Kota
Koordinator Pendamping Kabupaten/Kota adalah aparat yang ditunjuk oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian kegiatan para pendamping di tingkat desa/kampung.

4. Tingkat Provinsi
a. Gubernur: merupakan pembina kegiatan, dan bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan ditingkat provinsi.
• Tim Asistensi dan Advokasi Provinsi; merupakan tim yang memiliki kemampuan profesional (berdasarkan rekomendasi BKP provinsi), yang ditetapkan melalui KeputusanKepala Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi. Tugas Tim Asistensi dan Advokasi adalah melakukan advokasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dibawah tanggungjawabnya dan/atau kegiatan yang berada di instansi/unit lain atau organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat provinsi.

b. Koordinator Pendamping Provinsi
Koordinator Pendamping Provinsi adalah aparat yang ditunjuk oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi untuk mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian kegiatan para koordinator pendamping di tingkat kabupaten/kota.

5. Tingkat Pusat
Di tingkat pusat dibentuk Tim Asistensi dan Advokasi Pusat
Tugas Timini secara rinci sebagai berikut:
a. Melakukan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan Desa Mandiri Pangan.
b. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
c. Melakukan koorndinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan dengan pemangku kebijakan terkait.
d. Memberikan rekomenadasi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan.

 


Sumber : Pedoman Umum Desa Mandiri Pangan Tahun 2013
Penulis : Arman Moenek (Penyuluh Pertanian Madya)