RSS
Syndicate content

Asuransi Pertanian Melindungi dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Sumber Gambar: google.com
Asuransi pertanian salah satu bentuk pembiayaan untuk melindungi petani dari berbagai risiko usaha pertanian. Asuransi pertanian merupakan sebuah lembaga ekonomi, yang didesain dalam rangka mengelola risiko dan memperkecil jumlah risiko investasi dibidang pertanian berupa pembayaran tanggungan kerugian (klaim) kepada petani peserta asuransi oleh penyelenggara asuransi .
Skim asuransi pertanian ini mencakup berbagai perlindungan terhadap usaha pertanian, seperti menanggulangi risiko kerugian karena kekeringan, banjir ,serangan organisme pengganggu tanaman( OPT) , atau serangan berbagai jenis penyakit hewan/ ternak yang dapat mengakibatkan kematian, dan fluktuasi harga, serta faktor eksternal lainnya. Tujuannya agar dapat membagi resiko dan dapat memulihkan usaha pertanian dengan penggantiaan kerugian, sehingga pelaku usaha pertanian dapat melanjutkan usaha pertaniannya.

Manfaat asuransi bagi petani,
Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh dari asuransi pertanian yaitu : 1) asuransi pertanian akan melindungi petani dari kerugian secara finansial karena kegagalan panen melalui fungsi tanggungan kerugian; 2) meningkatkan posisi tawar petani terhadap kredit pertanian (karena asuransi pertanian menjamin perlindungan dan kegagalan petani); 3) meningkatkan produktivitas dengan mencegah dan membatasi pengaruh bencana alam, khususnya hama dan penyakit tanaman/ ternak; 4) memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi yang lebih baik.

Komoditas pertanian dan jenis risiko usaha pertanian yang dapat diasuransikan
Komoditas yang diasuransikan dapat dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan. Sedang jenis risiko usaha pertanian yang akan diasuransikan sebagai berikut :1) untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura, seperti kekeringan, banjir, organisme pengganggu tanaman (OPT) ;.2) komoditas tanaman perkebunan seperti kebakaran, serangan hama; 3) komoditas peternakan, meliputi kematian ternak merupakan risiko yang dapat timbul sebagai akibat serangan penyakit yang menyerang ternak/ hewan peliharaan bisa juga karena adanya wabah penyakit. Selain itu kehilangan ternak karena pencurian ternak dapat ditanggung oleh asuransi.

Risiko dalam asuransi pertanian,
Beberapa risiko yang harus ditanggung dalam program asuransi pertanian. Risiko yang paling utama adalah : 1) risiko pasar, seperti harga input dan output serta tingkat bunga yang sangat dipengaruhi oleh perubahan yang tidak diperkirakan di pasar dan oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah; 2) risiko sumberdaya, seperti ketidak pastian penawaran tenaga kerja, kredit, irigasi atau tidak tersedianya pupuk dan benih dalam waktu dan jumlah yang tepat; 3) risiko produksi, seperti risiko serangan hama, penyakit, banjir dan kekeringan; 4) risiko lainnya seperti perampasan lahan, kerusakan akibat perang atau yang lainnya; 5) risiko bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran, angin puting beliung, tsunami dll Risiko yng ditanggung dalam program asuransi pertanian harus dicantumkan dalam surat perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan atau bekerjasama, disepakati dan dipatuhi bersama.

Pola asuransi pertanian yaitu : 1) pola pemerintah - perusahaan asuransi - petani, 2) pola swasta - perusahaan asuransi - petani dan 3) pola perbankan - perusahaan asuransi - petani.
Pola-pola ini tergantung dari kemitraan yang akan menjamin premi para petani sebagai peserta asuransi pertanian.

Kelompok Kerja pelaksana
Untuk memudahkan penyelenggaraan skim asuransi pertanian perlu dibentuk Kelompok Kerja Asuransi Pertanian (Pokja AP). Pokja dibentuk mulai dari tingkat pusat . provinsi sampai di kabupaten/ kota. Anggota Pokja AP di daerah ditetapkan dan diangkat oleh gubernur (provinsi) dan bupati/ walikota (kabupaten/kota) yang terdiri dari perwakilan instansi yang menangani pertanian/ instansi pendukung dan perwakilan petani (ketua/ pengurus kelompoktani/ gapoktan) . Pokja AP di tingkat kabupaten/ kota akan melakukan kerjasama kegiatan dengan perusahaan asuransi swasta yang terlibat dalam skim asuransi pertanian. Selain itu Pokja AP juga menyusun Petunjuk Teknis pelaksanaan skim asuransi pertanian dan langkah-langkah operasional pelaksanaan..Kedua pihak memonitor pelaksanaan di lapangan sejak awal secara bertahap dan pada akhir musim tanam/ jika terjadi risiko akan dievaluasi seluruh kegiatan

Mekanisme pelaksanaan :
Untuk menjadi peserta asuransi pertanian, petani/ peternak bersepakat membayar iuran sejumlah tertentu sebagai premi asuransi. Besaran premi asuransi sebesar 2,5 % - 3,5 % dari harga pertanggungan yang ditetapkan berdasarkan biaya produksi sesuai jenis komoditas masing-masing. Dari keseluruhan dana hasil iuran yang terkumpul , dicadangkan untuk dibayarkan kepada peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian. Dari segi hukum, asuransi pertanian mengadakan perjanjian pertanggungan risiko antara tertanggung (petani) dengan penanggung (lembaga asuransi), dimana penanggung berjanji akan membayar ganti rugi yang disebabkan risiko yang dijamin dalam polis kepada tertanggung.
Mekanisme pembayaran ganti rugi
Dalam hal terjadi klaim asuransi yang telah diverifikasi dan disetujui sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati, maka mekanisme pelaksanaan pembayaraan ganti rugi adalah sebagai berikut : Petani/ Poktan/Gapoktan mengajukan klaim ke penanggung konsorsium (kumpulan dari perusahaan-perusahaan anggota) melalui broker asuransi. Penanggung konsorsium akan meneliti dokumen dan survei lapangan. Jika sesuai maka akan disetujui dan melakukan pembayaran klaim kepada petani/ poktan/ gapoktan .

Melalui program asuransi pertanian, masyarakat tani diharapkan dapat terlindungi dari risiko gagal panen atau risiko kematian ternak atau risiko lainnya. Dan dengan asuransi pertanian, petani atau pelaku usaha pertanian dapat merasakan keamanan dan ketenangan berusaha serta sekaligus dapat menikmati keuntungan ekonomi tertentu dari hasil kegiatan usaha pertaniannya.
Penyunting : Asia ( Penyuluh BPPSDMP)
Sumber informasi :
1. Drektorat Pembiayaan .Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2012. Kebijakan Dasar Program Asuransi Pertanian
2. Direktorat Pembiayaan. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. 2012. Pedoman Umum Program Asuransi Pertanian.