RSS
Syndicate content

RUMUSAN RENCANA KERJA DAN SOSIALISASI SISTEM PEMANTAPAN PENYULUHAN PERTANIAN

Sumber Gambar: penyuluhan pertanian acara RENJA
Dalam rangka tindak lanjut Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan Tahun 2005 difokuskan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, meciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Pada Tahun 2010-2014 Kementerian Pertanian menetapkam Visi "Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan yang Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Ekspor dan Kesejahteraan Petanian"
Penyuluhan pertanian memiliki peranan yang sangat strategis di dalam mendukung dan mengawal program utama pembangunan pertanian untuk tercapainya empat sukses pembangunan pertanian 2010-1014, yaitu 1) Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan; 2) Diversifikasi Pangan; 3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor; dan 4) Peningkatan Kesejahteraan Petani

Untuk mencapai target dan sasaran pembangunan pertanian di daerah dukungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pertanian pada tahun 2011, menyediakan dana yang dituangkan melalui dana dekonsentrasi program pembangunan SDM pertanian dan Kelembagaan Petani yang dilaksanaan di 33 provinsi, mencakup 480 kabupaten/kota.
Penggunaan dana dekonsentrasi diperuntukkan bagi penguatan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani serta kegiatan operasional penyelenggaraan penyuluhan pertanian, selain dana dekonsentrasi , pemerintah mengalokasikan anggaran di pusat yang langsung mendukung kegiatan di daerah, antara lain penyediaan tenaga harian lepas tenaga bantu (THL-TB) penyuluh pertanian dan peningkatan kapasitas kelompoktani dan gapoktan.
Untuk menjamin penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang lebih efektif dan efisien, perlu disusun program, rencana kerja dan kegiatan dalam mendukung system pemantapan penyuluhan pertanian.

Pertemuan rencana kerja ini menghasilkan rumusan sebagai berikut :
A. Aspek Kelembagaan
1. Pusat Penyuluhan Pertanian akan menyusun konsep pedoman tentang mekanisme dan tata hubungan kerja dalam rangka transfer teknologi hasil penelitian kepada pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan dari tingkat pusat sampai daerah. Untuk memantapkan mekanisme dan tata hubungan tersebut perlu ditingkatkan sinergitas dan koordinasi antara kelembagaan teknis pertanian, penelitian dan pengembangan, serta penyuluhan
2. Pusat Penyuluhan Pertanian telah menyiapkan draft pedoman standar pelayanan minimal Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di Kecamatan dan pedoman BP3K Model. Untuk tahun 2011 BPK Model dialokasikan pada 398 Balai Penyuluhan Kecamatan di 316 Kabupaten/Kota, dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- per BPK. Alokasi tersebut diutamakan untuk BPK Model yang sudah dikembangkan pada tahun sebelumnya.
3. Kelembagaan tani agar lebih difungsikan sebagai unit ekonomi, sehingga memiliki kemampuan mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya.
4. Kelembagaan Balai Penyuluhan Kecamatan dan Posluhdes agar pembinaannya lebih ditingkatkan, sehingga dapat berperan sebagai basis kegiatan penyuluhan di tingkat desa.
5. Melaksanakan fasilitasi Posluhdes mulai dari proses penumbuhan sampai dengan biombingan pemecahan masalah dan pengembangan agribisnis pedesaan yang meliputi antara lain:
a) Penyusunan rencana Usaha/Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Usaha Kelompok , RDK/RDKK
b) Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Desa
c) Pembinaan administrasi posluhdes ( buku kegiatan/kunjungan, buku agenda surat masuk keluar, buku kas umum, dan lain-lain)
d) mendorong tumbuhnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Lembaga Keuangan Perdesaan (LKP), Koperasi, organisasi petani/pengusaha pertanian/pedagang pertanian (Asosiasi, Paguyuban, dan lain-lain) dan kemitraan usaha
6. Bagi provinsi dan kabupaten/kota yang belum membentuk Komisi Penyuluhan Pertanian agar segera membentuk komisi penyuluhan sesuai statuta Komisi Penyuluhann Pertyanian Nasional yang telah diterbitkan oleh KPPN. Sedangkan provinsi dan kabupaten/kota yang telah memiliki agar lebih diaktifkan lagi.
7. Masing-masing provinsi agar mengidentifikasi dan pemutakhiran data kelembagaan tani sesuai perkembangannya. dan dikirim ke Pusluhtan e-mail : inst.extension@yahoo.com

B. Aspek Ketenagaan
1. Penyuluh pertanian harus bekerja profesional dalam pengertian mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada, mengatasi hambatan serta dapat menciptakan sinergitas, sehingga tujuan penyuluhan pertanian dapat tercapai; mendorong penyuluh pertanian bekerja keras sehingga memberikan hasil terbaik; penyuluh juga harus didorong untuk meningkatkan kemampuan diri dengan cara belajar, belajar dan belajar serta dapat berkomunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak
2. Dalam rangka meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian selain melalui pendidikan pertanian di STPP juga akan dilaksanakan melalui kegiatan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian. Berdasarkan SKKNI (29/MEN/III/2010) ada tiga kompetensi yaitu Kompetensi Umum, Kompetensi Inti, Kompetensi Khusus) sedangkan berdasarkan level sertifikasi ada tiga tingkatan yaitu 1) Fasilitator (untuk penyuluh pertanian dari pemula sampai penyelia); 2) Supervisor (penyuluh pertanian pertama dan muda); 3) Advisor (penyuluh pertanian madya dan utama). Pada tahun 2011 akan dilaksanakan pelatihan sertifikasi untuk 1000 penyuluh pertanian.
3. Pada tahun 2011 akan dilaksanakan Diklat Fungsional Penyuluh sebanyak 3090 orang dan Pelatihan teknis agribisnis padi, jagung, kedelai, dan tebu sebayak 3000 orang bagi Penyuluh Pertanian yang akan diselenggarakan di 6 (enam) UPT Pelatihan Pusat. Masing-masing provinsi agar mengusulkan peserta kepada UPT Pelatihan Pusat sesui wilayah binaannya.
4. Pengalokasian honor dan BOP THL-TBPP selama 8 (delapan) bulan kepada Satker Pelaksana Dana dekon Penyelenggaraan Penyuluhan lingkup BPPSDMP di 33 Provinsi. sebanyak 23.206 orang, sedangkan honor diberikan pada akhir bulan melalui KPPN setempat secara langsung, sedangkan BOP akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.
5. Mekanisme penyaluran honor dan BOP THL-TBPP:
a. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Satker Pelaksana Dana Dekon BPPSDMP melakukan penandatanganan Kontrak Kerja dengan THL-TBPP;
b. Tim Pembina Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan Surat Keputusan Pembayaran Honor dan BOP THL-TBPP;
c. Pembayaran honor dan BOP ke rekening masing-masing THL-TBPP setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Kab/kota;
6. Mulai tahun 2011akan dilaksanakan penilaian penghargaan Gapoktan berpretasi yang akan diberikan pada taggal 17 Agustus bersama dengan petani, penyuluh PNS dan penyuluh swadayua teladan.

C. Aspek penyelenggaraan
1. Menyiapkan Realokasi dana dekon sebesar 10% dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi (masih menunggu perpres)
2. Percepatan peningkatan produksi padi dilakukan kegiatan antara lain:
a. Pengawalan penyuluh pertanian di lokasi SLPP di 11 Propinsi dan 193 Kabupaten/Kota sentra Produksi Beras
b. Penyusunan RDKK dan Program Peningkatan Produktivitas Padi
c. Penyebaran materi penyuluhan melalui media elektronik (TV, Radio dan Web) dan media cetak (leafleat, poster, brosur dll)
d. Sosialisasi langkah-langkah antisipatif Dampak Perubahan Iklim (DPI) kepada para petani
3. Dukungan yang diharapkan dari penyuluhan pertanian dalam rangka percepatan pelaksanaan dan Realisasi Kegiatan Tahun 2011
a) Menjadikan Programa penyuluhan pertanian sebagai dasar kegiatan penyuluhan pertanian
b) Menyusun perencanaan dan pelaksanaan kerja lebih awal sehingga realisasi anggaran pada triwulan II harus mencapai 50 %
c) Melakukan pemantauan kegiatan di lapangan agar sesuai dengan perencanaan
d) Pengawalan, pendampingan, dan pembinaan para petani yang lebih tanggap dan responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani
e) Evaluasi kegiatan secara periodik
4. Pusat Penyuluhan Pertanian telah mengembangkan simluh dan system cyber extension dan telah dilengkapi dengan 1000 unit alat pengolah data cyber extension yang disebar sampai tingkat BPK dan telah melatih petugas (admin) sebanyak 253 orang.
5. Untuk mengetahui tingkat perkembangan pelaksanaan kegiatan dana dekonsetrasi tahun 2011, maka satker wajib menyampaikan laporan bulanan dan triwulan kepada Pusat Penyuluhan Pertanian yang terdiri dari : Data Umum dan Data Keuangan TA 2011; Perkembangan Pelaksanaan Keuangan Per Bulan Menurut Kegiatan dan Sub Kegiatan TA. 2011; Perkembangan Pelaksanaan dan Kegiatan (Keuangan dan Fisik) Menurut Kegiatan dan Sub Kegiatan TA. 2011. Disamping itu juga membuat Laporan Triwulanan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2011.
6. Bagi Bakorluh dan Bapelluh yang belum menyerahkan Berita Acara Serah Terima Cyber Extension untuk segera mengiorim ke PUSLUHTAN paling lambat 1 (satu) minggu setelah pertemuan ini.
7. Bagi Bakorluh yang belum melengkapi data dan laporan-laporan yang diminta panitia terkait dengan penggunaan dana dekom untuk segera mengirim ke Pusluhtan paling lambat 1 (satu) minggu setelah partemuan ini.
8. PENAS XIII Tahun 2011 akan diselenggarakan di Kabupaten Kutai Kertanegara-Kaltim pada tanggal 18 -23 Juni 2011, Bakorluh agar berpartisipasi dan mendukung dalam persiapan penyelenggaraan untuk daerahnya masing-masing.

Demikian rumusan pertemuan Penyusunan Rencana Kerja dan Sosialisasi Sistem Pemantapan Penyuluhan Pertanian, disusun untuk digunakan sebagai acuan kerja dan untuk ditindaklanjuti dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah.

Bandung, 2 Maret 2011
Tim Perumus