RSS
Syndicate content

Profil Bakorluh Propinsi Maluku

PROFIL
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan
Provinsi Maluku

1. Latar Belakang
Undang-Undang No. 16 tahun 2006 mengamanatkan Keberhasilan Pembangunan Pertanian perikanan dan kehutanan bukan saja ditentukan oleh kondisi sumberdaya alamnya tetapi Juga sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia yang mendukungnya yaitu SDM yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya secara adil dan lestari.

Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan diposisikan paling depan dalam setiap aktifitas pembangunan pertanian perikanan dan kehutanan karena merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian perikanan dan kehutanan sehingga harus terstruktur, terencana , dilembagakan, dilaksanakan dan dikembangkan secara terus menerus.

Sejalan dengan perubahan arah dan kebijakan pembangunan pertanian perikanan dan kehutanan serta perubahan tatanan pemerintahan dalam era otonomi daerah maka telah dilakukan reorientasi paradigma penyuluhan dari semula yang bersifat rekayasa sosial menjadi bersifat partisipatif dan merupakan proses pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan lestari guna kemandirian dan keseahteraan masyarakat

Sehubungan dengan perubahan paradigma tersebut maka dibentuklah Sekretariat Badan Koordinasi penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku dengan Peraturan Gubernur No. 008 tahun 2009.

2. Tugas Pokok
Membantu Gubernur melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kegiatan dibidang penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan.

3. Fungsi
• Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan, ketenagaan kelembagaan serta sarana prasarana penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan
• Pelayanan penunjang penyelenggaraan Penyuluhan pertanian perikanan dan Kehutanan
• Pengelolaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga.
• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

STRUKTUR ORGANISASI

 

 

 

 

 

 

 

Visi
"Terwujudnya Pengembangan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan kehutanan yang handal dalam rangka pemberdayaan petani beserta keluarganya untuk meningkatkan ketahanan pangan, daya saing, , menuju masyarakat Maluku sejahtera".

Misi
• Mengembangkan kelembagaan penyuluhan yang tangguh;
• Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh;
• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan;
• Mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah, petani dan keluarganya serta pelaku usaha pertanian lainnya dalam pelaksanaan penyuluhan;
• Meningkatkan koordinasi dan kerjasama teknis di bidang penyuluhan antar sektor;
• Perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan penyuluhan.

Tujuan
• Mengembangkan SDM Penyuluh, Petani dan Pelaku Usaha lainnya yang kompeten, kreatif, inovatif dan memiliki integritas moral yang tinggi serta berwawasan Agribisnis;
• Mengembangkan kelembagaan penyuluhan yang kredibel;
• Memberdayakan petani,nelayan dan keluarganya serta masyrakat di dalam dan di sekitarn hutan agar produktif dan mandiri melalui pendidikan petani non formal;
• Memberdayakan kelembagaan petani dan pelaku usaha tani lainnya agar menjadi kelembagaan ekonomi yang tangguh, dan memiliki posisi tawar yang tinggi;
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan ;
• Menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang penyuluhan.

Sasaran
• Terumuskannya sistem penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan relevan dengan perubahan lingkungan strategis.
• Terpenuhinya sarana dan prasarana minimal kelembagaan penyuluhan Tersedianya SDM penyuluh yang kompeten dalam jumlah dan mutu, serta memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.
• Terselenggaranya kegiatan penyuluhan yang berbasis kompetensi (competency based education) yang dituangkan dalam programa penyuluhan di desa, kecamatan/BPP, kabupaten/kota, dan provinsi .
• Terbentuknya jaringan kerjasama penyuluhan antara pemerintah, petani , nelayan dan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan .
• Tertatanya pembiayaan penyuluhan yang melibatkan pemerintah dan stakeholders.
• Terlatihnya aparatur penyuluh sesuai dengan kebutuhan tugas dan jabatannya.
• Meningkatnya kompetensi petani dalam mengelola usahatani dan organisasinya.
• Tumbuhkembangnya lembaga-lembaga ekonomi milik petani di perdesaan.
• Terbentuknya jaringan kerja usaha antara pemerintah, petani dan stakeholders.
• Terbangunnya data base penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan.
• Terbangunnya sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan.

Arah dan Kebijakan

  • Pusat Pengembangan Penyuluh Pertanian
  1. Pengembangan penyuluh untuk mendukung daya saing agribisnis
  2. Pembiayaan penyuluh merupakan tanggung jawab bewrsama antara Pemerintah, Petani dan Swasta
  3. Pendirian BPP pada kecamatan-kecamatan yang belum memiliki bangunan kantor BPP
  4. Biaya operasional bagi para penyuluh pertanian yang sesuai dengan kondisi daerah
  5. Penempatan 1 orang penyuluh pertanian pada setiap desa dalam rangka pengembangan satu desa satu komoditi unggulan.
  • Pusat Pengembangan Penyuluhan Perikanan
  1. Pengembangan kelembagaan dan SDM
  2. Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil
  3. Pengembangan budidaya.
  • Bina Penyuluh Kehutanan
  1. Peningkatan fungsi dan peran penyuluh di lokasi berdasarkan program yang disusun bersama
  2. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan dalam pelestarian sumberdaya hutan
  3. Peningkatan fungsi dabn peran kelembagaan pemerintah dan dunia usaha di masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluh kehutanan.

Strategi
• Pengembangan kelembagaan penyuluhan yang mandiri di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
• Pemberdayaan BPP sebagai homebase dan basis peningkatan profesionalisme penyuluh di Kecamatan dan Desa.
• Pembentukan dan pengembangan Tim Verifikasi Programa Penyuluhan di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi .
• Pembentukan dan pengembangan forum koordinasi di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
• Peningkatan kuantitas tenaga dengan menempatkan satu desa satu penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.
• Peningkatan kualitas dan spesialisasi tenaga dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan penjenjangan tenaga fungsional penyuluh pertanian.
• Penataan kembali penyuluhan berbasis pada kebutuhan petani.
• Penataan jenjang karir serta sistem penghargaan dan sanksi bagi penyuluh
• Penataan kembali pembiayaan operasional penyelenggaraan penyuluhan dengan mendorong peran serta Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
• Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan.

Program Dan Kegiatan
Program Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari Program Pengembangan SDM Penyuluhan dimana tetap mengacu padfa Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, yaitu: (1) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian; (2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; (3) Program pengembangan sistim Penyuluhan; (4) Program Pengembangan Administrasi dan Manajemen SDM Pertanian. Program-program ini terdiri dari serangkaian kegiatan pokok dan berkesinambungan yang disusun selama 5 tahun 2009-2013).

Alokasi Kegiatan
Pelaksanaan Program Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan tahun Provinsi Maluku 2009-2013 akan ditempuh melalui 3 (tiga) tahapan (Road Map), yaitu (1) Tahap Peletakan Landasan; (2) Tahap Pemantapan; dan (3) Tahap Kondisi Ideal. Secara Rinci tahapan-tahapan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahap Peletakan Landasan (2009-2010)
a. Aspek Hukum dan Perundang-undangan
b. Penataan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
c. Peningkatan Ketenagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
d. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Tahap Pemantapan (2011-2012)
a. Penataan Kelembagaan Penyuluhan
b. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
c. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Tahap Kondisi Ideal (2013)
a. Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan
b. Pembinaan Ketenagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN & KEHUTANAN PROVINSI MALUKU
Kompleks Dinas Pertambangan Gedung B
Jl. Kebun Cengkeh No.1.
Tel/Fax: 0911-311343 E-mail: bakorluh.maluku@yahoo.com
Ambon-Maluku