RSS
Syndicate content

PERATURAN DAERAH Nomor : 4 TAHUN 2011 Tentang PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN K

Sumber Gambar: BP4K KABUPATEN LEBAK
PERATURAN DAERAH

Nomor : 4 TAHUN 2011


Tentang

PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

KABUPATEN LEBAK

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK

 

Menimbang :

a. bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak azasi warga negara Republik Indonesia;

 

b. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, handal, serta berkemampuan manajerial, berwirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;

 

c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;

 

d. bahwa pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dewasa ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangan-undangan di masing-masing sektor sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan masih bersifat parsial;

 

e. Bahwa dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kwalitas sumberdaya manusia dan pelestarian sumberdaya alam diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi ;

 

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c huruf d,huruf dan huruf e perlu membentuk suatu Badan yang menyelenggarakan penyuluhan Pertanian ,perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Lebak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Lebak.

 

 

 

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 3419);

 

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanam (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 46 tambahan Lembaran Negara Nomor 3428);

 

 

3. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup;

 

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

 

5. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

 

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

 

7. Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai pengganti Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 118);

 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

 

9. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4438);

 

10. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660 ) ;

 

11. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan ternak

 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

 

16. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 Tentang Organiasasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 no 89, Tambahan lembaran Negara Repulik Indonesia No 4741).

 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;

 

18. Peratuaran Presiden RI No 10 Tahuin 2011 entang Badan Koordinasi nasional Penyhuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.

 

19. Perda No. 9 Tahun 2007 tentang pembentukan Setda dan tata kerja satuan kerja Kabupaten Lebak;

 

20. Perda No. II Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak ;

 

21. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lebak ;

 

 

 

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LEBAK

 


BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebak;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak;

3. Bupati adalah Bupati Lebak;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;

 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;

6. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Lebak;

7. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;

8. Lembaga teknis daerah adalah unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten Lebak berbentuk Badan/Kantor yang berfungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;

 

9. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan;

 

10. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;

 

11. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kesejahteraan masyarakat;

 

12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;

 

13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan;

 

14. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;

 

15. Kawasan hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

 

16. Pelaku utama Kegiatan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, serta keluarga intinya;

 

17. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktifitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan;

 

18. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau koorporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, usaha tani, mina tani, agroposture, penangkaran satwa, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang;

 

19. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau koorporasi yang melakukan usaha perkebunan;

 

20. Peternak adalah perorangan Warga negara Indonesia atau koorporasi melakukan usaha peternakan;

 

21. Nelayan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau koorporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan;

 

22. Pembudidaya Ikan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau koorporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan;

 

23. Pengolah Ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau koorporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan;

 

24. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau koorporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha Pertanian, perikanan, dan kehutanan;

 

25. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama;

 

26. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;

 

27. Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistimatis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyluhan;

 

28. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;

 

29. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;

 

30. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

 

31. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

 

32. Balai Penyuluhan adalah unit kerja struktural, merupakan pelaksana teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam penyelenggaraan penyuluhan di lapangan yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan;

 

33. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut pos penyuluhan merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama;

 

34. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri untuk mencapai tujuan organisasi.

 

 

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

 

 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertaniana Perikanan dan Kehutanan dibentuk dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

 

 

(1) Badan merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

 

(2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

 

 

 

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

 

 

Badan dalam melaksanakan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.mempunyai tugas :

 

(1) Menyusun Kebijakan dan Programa penyuluhan Pertanian Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten sejalan dengan kebijakan Programa Penyuluhan Provinsi dan Nasional ;

 

(2) Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan Pertanian Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.

 

(3) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

 

(4) Melaksanakan pembinaan, pengembangan kerja sama, kemitraan pengelolaan, kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasana, serta pembiayaan penyuluhan Pertanian Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;

 

(5) Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

 

(6) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengendalian operasional dan administratif di bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;

 

(7) Pengawasan dan Pengendalian sistim pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;

 

(8) Melaksanakan peningkatan kapasitas Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swasta dan swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

 

(9) Pengindentifikasian ketersediaan pangan dan konsumsi pangan serta pemantauan cadangan pangan ;

 

(10) Pemantauan evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan;

 

(11) Pengendalian dan perumusan kebijakan harga pangan stategis;

 

(12) Pengembangan penganeragaman konsumsi pangan;

 

(13) Pengawasan dan pengendalian system kewaspadaan pangan, gizi serta norma standar pangan;

 

(14) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

 

 

 

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan menyelenggarakan fungsi :

 

(1) Penyusunan Kebijakan Penyuluhan Pertanian Perikanan ,Kehutanan dan Ketahanan Pangan

 

(2) Penyusunan programa penyuluhan Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi dan nasional;

 

(3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Perikanan ,Kehutanan dan Ketahanan Pangan.

 

(4) Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluh Pertanian Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat Kabupaten;

 

(5) Pengembangan mekanisme, tata kerja, metode Penyuluhan Pertanian Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.

 

(6) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

 

(7) Pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, serta kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

 

(8) Pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana Penyuluhan Pertanian Perikanan ,Kehutanan dan Ketahanan Pangan.

(9) Pengelolaan Pembiayaan penyuluhan Pertanian Perikanan ,Kehutanan dan Ketahanan Pangan.

(10) Menumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;

(11) Fasilitas forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

(12) Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

 

(13) Melaksanakan sistim Pendistribusian Pengawasan

 

(14) Melaksanakan sistim Pendistribusian, Pengawasan dan Pengendalian, mutu gizi serta norma standar bahan pangan

 

(15) Pertanggung jawaban tugas Kepala Badan secara teknis administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

 

 

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

 

(1) Susunan organisasi Badan terdiri dari :

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat.

c. Bidang Penyuluhan.

d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Balai Penyuluhan.

(2) Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

 

(3) Bidang Penyuluhan membawahi :

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan.

b. Sub Bidang Pengembangan Informasi dan Teknologi

(4) Bidang Kelembagaan membawahi :

a. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan.

b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

 

(5) Struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

 

 

Pasal 7

KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN, PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN

 

(1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kahutanan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam melaksanakan urusan-urusan rumah tangga penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;

 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal (7) ini Kepala Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kahutanan mempunyai fungsi :

 

Penyusunan Kebijakan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kahutanan;

 

Penyusunan program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kahutanan Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan dan Provinsi dan Nasional ;

 

Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kahutanan serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat Kabupaten;

 

Pengembangan mekanisme, tata kerja, metode Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kahutanan

 

 

 

 

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

 

Pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, serta kemitraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kahutanan

 

Pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana;

 

Pengelolaan Pembiayaan penyuluhan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kahutanan
Penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;

 

Fasilitas forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

 

Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan

 

 

 

 


Pasal 8
SEKRETARIAT

 

 

Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.

dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian, program dan Evaluasi.

(1)

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal (8) ini, sekretariat mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan administrasi umum;

b. Mengelola penyusunan perencanaan/program kegiatan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan;

c. Melaksanakan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis ketatalaksanaan administrasi umum;

d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian;

e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

(2) Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan

b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

 

(3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris :

 

1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun Perencanaan/ Program pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan.

 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Umum dan Kepegawaian Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan.

 

3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan .

 

 

 

Pasal 9

BIDANG PENYULUHAN

 

 

(1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan serta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan, metode dan metodologi penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

 

(2) Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal (9) ini, Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. Menyusun Rencana Kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan tingkat Kabupaten;

b. Menyusun Programa penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

c. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme tata kerja dan metoda penyuluhan;

d. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan Kegiatan Penyuluhan; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.

 

(3) Bidang Penyuluhan membawahi :

a. Sub Bidang Penyuluhan.

b. Sub Bidang Pengembangan Informasi dan Teknologi

(4) Sub Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal (9) ini, masing-masing dibawahi oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.

 

 

 

Pasal 10

 

(1) Sub Bidang Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan :

a. Penyusunan Rencana kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan;

b. Pelaksanaan Identifikasi kegiatan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

c. Penyusunan programa dan Rencana Kegiatan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

d. Pelaksanan penerapan Teknologi dan Informasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan;

e. Penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Penyuluhan;

f. Pelaksanan evaluasi dan pelaporan Kegiatan Penyuluhan; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.

 

(2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan :

a. Penyusunan Rencana kegiatan Pengembangan Teknologi dan Informasi;

b. Penyusunan metoda dan metodologi penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

c. Penyusunan kebutuhan materi penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

d. Menyiapkan dan mengelola keperpustakaan;

e. Penyusunan kebutuhan kaji terap/penterapan teknologi tepat guna dan informasi penyuluhan;

f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.

 

 

 

Pasal 11

BIDANG KELEMBAGAAN

 

(1) Bidang Kelembagaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan serta mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional pengembangan kelembangaan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal (11) ini bidang kelembagaan mempunyai fungsi :

1. Menyusun Rencana Kegiatan bidang kelembagaan;

2. Melaksanakan perumusan kajian arah kebijaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

3. Melaksanakan petunjuk teknis menumbuhkembangkan kelembagaan penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;

4. Mendorong kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha (petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan), dengan lembaga lainnya;

5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelembagaan; dan

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.

 

(3) Bidang kelembagaan membawahi :

a. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan

b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

 

(4) Sub Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal (11) ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kelembagaan.

 

(5) Sub Bidang Pengembangan kelembagaan mempunyai tugas :

a. Penyusun Rencana Kegiatan bidang Pengembangan kelembagaan;

b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kelembagaan pelaku usaha dan pelaku utama (petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan);

c. Pelaksanaan pembinaan dan menumbuh kembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;

d. Menumbuhkembangkan kerjasama kemitraan dengan lembaga lainnya;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan kelembagaan; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.

 

(6) Sub Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas :

a. Penyusunan rencana kegiatan Pendidikan dan Latihan;

b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi bidang Pendidikan dan Latihan;

c. Pelaksanaan, memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan latihan ;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pendidikan dan Latihan;

e. Pelaksanaan kerjasama pelatihan dengan lembaga lainnya; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.

 

 

 

Pasal 15

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

(1) Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;

 

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 

(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal (15) ini, dikoordinasikan oleh seorang koordinator tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan permufakatan dengan disyahkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal (15) ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

 

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal (15) ini diatur berdasarkan peraturan dan perudang-undangan yang berlaku; dan

 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

 

 

 

Pasal 16

ESSELONERING

 

 

(1) Kepala Badan adalah pejabat esselon II.b.

(2) Sekretaris adalah pejabat esselon III. a

(3) Kepala Bidang adalah pejabat esselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IV.a

(5) Kepala Sub Bidang adalah pejabat esselon IV.a

 

 

 

BAB V

BALAI PENYULUHAN

Pasal 17

 

(1) Balai Penyuluhan merupakan unit kerja struktural yang melaksanakan sebagian tugas Badan dalam penyelenggaraan penyuluhan di lapangan dan mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.

 

(2) Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal (17) ini, mempunyai tugas :

a. Menyusun programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten;

b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan;

c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;

d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;

e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengkajian dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

 

(3) Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, pelaku usaha dibidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat Kecamatan.

 

(4) Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Tingkat Kecamatan dipimpin oleh Kepala Balai

 

(5) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harian bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten.

 

(6) Kelembagaan Pada tingkat Desa /Kelurahan berbentuk pos penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat nonstruktural.

 

 

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

 

 

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

 

 

Pasal 19

 

 

Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal

BUPATI LEBAK,

 

 

 

 

H.MULYADI JAYABAYA