RSS
Syndicate content

PENYULUH PERTANIAN PERLU MENINGKATKAN KUALITAS, PROFESIONALITAS, KERJA KERAS, DAN IKHLAS

Sumber Gambar: Koleksi pribadi
Apa yang menjadi latar belakang diadakan pertemuan Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan, Kelembagaan Teknis, dan Kelembagaan Litbangtan di Bogor ternyata salah satunya adalah target besar Pemerintah menuju swasembada pada tahun 2014 untuk 5 (lima) komoditas pangan strategis, yaitu; beras, jagung, kedelai, dan daging sapi. Target swasembada beras untuk memenuhi surplus sampai 10 juta ton tahun 2014 atau setara dengan produksi padi nasional yaitu di proyeksikan 76.567.719 ton GKP, sedangkan produksi padi nasional pada tahun 2012 berdasarkan ASEM (angka sementara ) yang dirilis BPS, yaitu 69.045.141 ton GKP. Untuk mewujudkan tugas mulai tersebut memerlukan kerja keras dan komitmen yang tinggi dari seluruh pemimpin/Stakeholder yang terkait di bidang perberasan guna mewujudkan harapan tersebut dari waktu yang tersisa selama 1,5 tahun ke depan. Diperlukan kegiatan menghentikan laju konversi lahan sawah subur menjadi kegunaan lain, diantaranya alih fungsi lahan produktif menjadi lahan perumahan dan industri. Hambatan lainnya adalah mengejar perbaikan sebesar 50 % atas sistem infrastruktur irigasi yang telah rusak dan beberapa saluran irigasi di berbagai daerah sentra produksi beras kondisinya rusak berat. Agar strategi, program dan kegiatan dukungan penyuluhan terhadap pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan dapat dipahami oleh semua pihak terkait di Pusat dan Daerah, Kementerian Pertanian Cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian pada Tahun 2013 ini menyelenggarakan " Pertemuan Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Kelembagaan Teknis, dan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian".
Adapun TEMANYA dalam pertemuan koordinasi tahun 2013 ini yaitu : " Peran Penyuluhan Pertanian dalam mendukung Pencapaian Target Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan". Sedangkan tujuannya : (1) Menyamakan persepsi antar pimpinan kelembagaan penyuluhan pertanian, kelembagaan teknis, dan kelembagaan penelitian dan pengembangan pertanian di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan (2) Meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, serta penyuluhan pertanian dalam mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan.
Peserta pertemuan dikuti oleh; (1) Pusat 54 orang ( dari Eselen I, Kemtan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Eselon II, III dan IV lingkup BPPSDM, Kemtan); (2) Provinsi 115 orang (Kepala Bakorluh, Kepala Bakorluh dan Ketahanan Pangan,Kepala Dinas Pertanian Provinsi, Kepala BPTP Provinsi, dan Kepala UPT Lingkup BPPSDM; (3) Kabupaten Kota 334 orang ( Kepala Bapeluh dan Kepala Bapeluh dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota).
Dalam sambutan Pembukaan dan sekaligus pengarahannya Mentan RI menyatakan untuk meningkatkan peran penyuluhan dalam mendukung target swasembada dan swasembada berkelanjutan diperlukan upaya-upaya antara lain: (1) Pembentukan kelembagaan penyuluhan baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan sesuai Undang undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; (2) Peningkatan kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan sebagai Pos Simpul Koordinasi (POSKO) Pelaksana Program Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan;(3) Peningkatan jumlah penyuluh pertanian untuk memenuhi kebijakan satu desa potensi pertanian satu penyuluh;(4) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme penyuluh;(4) Pengembangan dan penyebarluasan materi penyuluhan cyber extension, media cetak, media elektronik; serta (5) Peningkatan sarana-prasarana dan pembiayaan penyuluhan pertanian; dan (6) Peningkatan pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani. Disamping itu, Menteri Pertanian mengharapkan bahwa untuk menjamin terlaksananya gerakan operasional penyuluhan pertanian dilapangan, Mentan mengajak kepada peserta untuk memotivasi para Penyuluh Pertanian agar bekerja keras, cerdas, dan ikhlas, serta meningkatkan koordinasi dengan Mantri Tani/KCD/Ka.UPTD/Pengamat OPT, Ketua Kelompoktani, dan petugas teknis lainnya.
1. Pada hari pertama Selasa, tanggal 22 Mei 2013 beberapa pejabat sebagai pemateri :
1) Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, BPPSDMP : Diklat bagi aparatur pertanian diarahkan untuk meningkatkan kompetensi kerja dalam rangka mendukung program 4 (empat) sukses pembangunan pertanian, reformasi birokrasi, antisipatif terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan serta responsif gender;
2) Kepala Pusat Pendidikan, Standarisasi Profesi Penyuluh Pertanian BPPSDMP;(a)
Kuota Sertifikasi Penyuluh Pertanian TA. 2013 sebanyak 750 orang;(b) Pola
Sertifikasi, Pra Asesmen dan Asesmen satu kesatuan (8 hari);(1) Pemberkasan April -
Mei 2013; (2) Pra Asesmen Juni-Agustus 2013; (3) Asesmen Juni - September 
2013;
3) Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan,Kementerian Kehutanan: (a). Pemberdayaan
masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan, pembuatan hutan tanaman, RHL, pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman hutan; dan (b)Mendorong kelembagaan penyuluhan di kab/kota menetapkan Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan sesuai dengan potensi dan sasaran pembangunan kehutanan;
4) Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional : (a) Penguatan fungsi informasi dan diseminasi informasi melalui penguatan BP3K didukung oleh fungsi aktif Cyber Extension yang melibatkan akademisi/penelitian, bisnis dan pelaku utama/ pelaku usaha pertanian; (b) Peningkatan kompetensi,kapasitas penyuluh, dan kesejahteraan penyuluh harus didukung oleh sertifikasi profesi penyuluh;(c) Menempatkan penyuluh sebagai aparat pusat untuk mencerdaskan masyarakat secara konsisten dan terkendali menuju visi kehidupan berbangsa dalam wadah kelembagaan yang berkualitas tinggi;
2. Pada hari kedua, Rabu, tanggal 23 Mei 2013 beberapa pejabat sebagai pemateri :
1) Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kemtan : (1) Integrasi dan Keterpaduan Semua Sumber Daya (SDM, Teknologi, Anggaran, dll); (2) Ketepatan Alokasi Instrumen Trigger, yaitu : (a) Peningkatan produktivitas (pergantian varietas, pemupukan, cara tanam, pengendalian opt, dll); (b) Peningkatan Indeks Pertanaman; (c) Peningkatan Areal Tanam (Baku Lahan);(d) Penanganan daerah banjir, kekeringan, dan endemis OPT; dan (e) Penangangan potensi kehilangan produksi melalui penguatan pasca panen; (3) Optimalisasi Pertanaman sampai September 2014.
2) Kepala Badan Litbang Pertanian, dalam arahannya, antara lain; (1) Inovasi
Teknologi Tanaman Pangan; (2) Inovasi Teknologi Perkebunan; (3) Dukungan Terhadap
Program PSDSK; (4) Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan; (5) Teknologi
Mekanisasi Pertanian; (6) Inovasi Teknologi dan Model untuk Diversifikasi Pangan; 
dan (7) Teknologi untuk Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor.
3) Direktur Jenderal Hortikultura, dalam arahannya, antara lain; (1) Pengembangan
Sistem Perbenihan Hortikultura;(2)Pengembangan Sistem Perlindungan; (3) Rencana 
TA.2014, antara lain : (a) Penanganan "Perishable Product" à introduksi ke wilayah
yang harga mahal & fluktuatif (Dir.Benih & Dir. STO); (b) Horti Park (Taman Horti)
4) Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian, arahannya, antara lain: (1) RDKK digunakan sebagai basis perhitungan kebutuhan dan kontrol atas penyaluran pupuk bersubsidi (Penyuluh harus Menyetujui bukan Mengetahui) didukung pembiayaan;(2) Validasi atas penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen pupuk dilakukan oleh Tim Teknis KPPP sebelum ditagihkan ke KPA; (3) Sinergi Pelaksanaan oleh para pihak: Pertanian, Perikanan, Keuangan, Perindustrian, ESDM, Perdagangan, Dalam Negeri, BUMN; (4) Sinergi Pengawasan oleh para pihak: KPK, UKP4, BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal dan Harus benar benar berkualitas, terukur dan akuntable; (5) Revisi Permentan 273/ Kpts/ OT.160/ 4/ 2007 dan 69/2012 terkait RDKK dan meminta Gubernur, Bupati/Walikota menyempurkan KPPP; (6) Benar benar bertobat meninggalkan dunia hitam, kembali ke jalan yang benar dalam arti yang sebenar benarnya dengan membangun tradisi koordinasi yg kuat: dan (7)Memosisikan secara benar, melepas topeng birokrasi,proaktif menyelesaikan RDKK sesuai tenggat waktu.
5) Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kemtan, antara lain : (1) Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), melalui: (a) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);(c) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L); dan (d) Sosialisasi dan Promosi P2KP;
6) Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kemtan, antara lain : (1) Dukungan Dukungan Kegiatan Ditjen PPHP pada Swasembada & Program Peningkatan NTDS (Nilai Tamabah dan Daya Saing) meliputi; (a) Pengem. Usaha & Investasi Promosi, Temu Usaha & Kemitraan; (b) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L); dan (d) Sosialisasi dan Promosi P2KP; (c) Pemasaran internasional market intelligent, akselerasi ekspor, kebijakan impor, harga pasar internasional; (d) Mutu SNI,lab penguji, lembaga sertifikasi, RML, mutu & keamanan pangan, registrasi; dan (e) PASDOM informasi pasar, fasilitasi sarana pemasaran, pemantauan harga, kelembagaan pemasaran.
7) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,Kementerian Pertanian: (1) Penguatan sistem kesehatan hewan nasional dalam menurunkan tingkat kesakitan sebesar 10,00% dan menurunkan tingkat kematian ternak sebesar 0,3%; (2) Meningkatkan kapasitas manajemen pemeliharaan sebesar 15,4% dan penerapan teknologi sebesar 1,30%; (3) Meningkatkan kinerja penerapan pembibitan ternak yang baik (GBP) sebesar 0,50% dan mempertahankan kelembagaan perbibitan; (4) Meningkatkan penyediaan pakan melalui pengembangan benih hijauan sebesar 10%, Meningkatkan kapasitas integrasi ternak tanaman sebesar 6,1%, Pengembangan penggembalaan 2,0%, penggunaan complete feed Sebesar 0,2%, konsentrat 1,3% dan pengembangan Water Reservoir sebesar 3,0 %.
8) Direktorat Jenderal Perkebunan, dalam mendukung swasembada gula antara lain ; (1) 
Pemantapan areal;(2) Rehabilitasi tanaman; (3) Penyediaan agro input; (4) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian; (5) Peningkatan produktivitas lahan; (6) Antisipasi perubahan iklim; (6) Penetapan harga; dan (7) Pendampingan/penyuluhan.
9) Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, antara lain : (1) 
Peningkatan koordinasi dan sinergisme antara kelembagaan teknis pertanian, litbang, dan 
penyuluhan; (2) Peningkatan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai
POSKO P2BN; (3) Penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Desa/
Kelurahan;(4) Penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya; 
3. Pada hari Kamis; tanggal 23 Mei 2013 beberapa pejabat sebagai pemateri :
1) Kepala Dinas Pertanian Tph Prov. Sul-Sel, antara lain : (1) Musyawarah Tani Tudang
Sipulung berjenjang dan kontinyu setiap tahun (Kelompok Tani, Desa/Kel, 
Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi); (2) Rapat POSKO berkala; (3) Keterlibatan Tim 
Teknis (Kelembagaan Teknis, Perguruan Tinggi, dan stake holder terkait; dan (4) 
Keterlibatan TNI &POLRI dalam peningkatan produksi padi dan Jagung.
2) Kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB, dalam evaluasinya antara lain; 4) Dalam acara Penutupan Wakil Menteri Pertanian RI, dalam arahan, antara lain: (1) Untuk Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, Dinas Pertanian menjadi Penghulu, hendaknya keterbukaan Informasi (Kalender Tanam, Lokasi, Varietas, Kesiapan benih, kapan tanam)------ Agenda yang akan dijalankan dibuka aja. By name bay address. Harus sinergis antara Bapeluh dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota; Tugas koordinasi yang penting ada di lapangan (itu Koordinasi yang sesungguhnya); (2) Koordinasi dimaknai sebagai evaluasi (terhadap kerja kita), tetapi evaluasi sinergitas------ Evaluasi bersama : (a) Perencanaan bersama;(b) Pelaksanaan bersama; (c) Evaluasi bersama; (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan------- Jadikan momentum bangkitnya penyuluhan di Indonesia. 
Penulis : MASRUKIN, SP. Penyuluh Pertanian Madya, KJF, Dinas Pertanian Daerah Kab.Nganjuk Provinsi Jawa Timur.