RSS
Syndicate content

ATENSI GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TERHADAP KEGIATAN PENYULUHAN

Sumber Gambar: setbakorluh prov kalsel

Implementasi Revitalisasi Penyuluhan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan meliputi Penataan Kelembagaan, Ketenagaan dan Penyelenggaraan. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tersebut adalah hak bagi setiap warga negara dan menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

Untuk menyikapi amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tersebut Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Ariffin telah memberikan perhatian khusus bagi Penyuluhan di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu dengan dibentuknya Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2007.

Kemudian untuk memberikan pelayanan adminsitrasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006, maka berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 dibentuklah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan yang secara resmi operasional sejak tanggal 7 Januari 2009.

Pembentukan kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi berupa Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Eselon II.a) disertai dengan alokasi anggaran di Tahun 2009 merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kegiatan penyuluhan. Sejalan dengan itu pula Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Gubernur H. Rudy Ariffin juga terus mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan diseluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Pada awal terbentuknya Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan, maka Visi yang ditetapkan yaitu "Terwujudnya Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kalimantan Selatan yang Profesional, Unggul dan Maju Tahun 2010". Kemudian pada pada masa kepemimpinan kedua H. Rudy Ariffin selaku Gubernur Kalimantan Selatan, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 - 2015, maka Visi dan Misi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Kalimantan Selatan disesuaikan menjadi "Terwujudnya Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkembang, Maju dan Unggul di Kalimantan Selatan Tahun 2015".

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Kalimantan Selatan adalah:
(1) Mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri;
(2) Meningkatkan kuantitas dan profesionalisme penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
(3) Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Perhatian Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Ariffin terhadap program dan kegiatan penyuluhan di Kalimantan Selatan memang sangat besar sekali, hal ini dikarenakan Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk 3,5 juta jiwa yang sebagian besar penduduknya mengantungkan hidup disektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan perlu didukung dan dikawal dengan sistem penyuluhan yang tangguh dan handal serta mandiri dari tingkat provinsi sampai tingkat desa/kelurahan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan pembinaan dan mengawal proses Revitalisasi Penyuluhan di Kalimantan Selatan. Sampai saat ini, dari tigabelas Kabupaten / Kota yang ada di Kalimantan Selatan, ada tiga kabupaten yang sudah membentuk Bapeluh (Banjar, Tala dan HST), lima kabupaten berbentuk Bapeluh campuran dengan Ketahanan Pangan, dua kabupaten berbentuk kantor dan tiga kabupaten/kota urusan penyuluhan masih ditangani Dinas Teknis terkait. Pada akhir tahun 2010 ini diharapkan dua kelembagaan penyuluhan yang masih berbentuk Kantor yaitu Kabupaten Tabalong dan Balangan akan berubah menjadi Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh).

Disamping mendorong dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan penyuluhan dari tingkat provinsi sampai tingkat desa/kelurahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berusaha dan terus mendorong pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan FMA. Sampai akhir bulan September 2010 di Kalimantan Selatan telah terbentuk 10.038 Kelompok Tani (Poktan), 1.421 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan 120 FMA yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota dan terus berkembang pesat yang proses pembentukan dan pembinaannya sebagian besar difasilitasi oleh Penyuluh .

Untuk lebih memberdayakan kelembagaan Pelaku Utama, Gubernur Kalimantan Selatan melalui Badan/Dinas Teknis terkait dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalokasikan dana untuk memberikan berbagai bantuan kepada Poktan, Gapoktan dan FMA dalam bentuk kegiatan pembinaan, pelatihan, pengadaan bibit, kemudahan kredit, bantuan/hibah alat-alat mesin pertanian, bantuan sarana/prasarana pertanian dan berbagai bantuan lainnya.

Sekretaris Bakorluh Prov. Kalimantan Selatan Ir. Yayat Hidayat.H, MP menghadiri pertemuan Kelompok Tani "Bangun Sejahtera" di Kelurahan Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Pada awal diluncurkannya Program FEATI / P3TIP oleh Departemen Pertanian tahun 2007, atensi Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Ariffin terhadap program itu sangat besar sekali. Untuk mendukung keberhasilan Program FEATI/P3TIP di Kalimantan Selatan Gubernur H. Rudy Ariffin mengalokasikan dana pendamping dari APBD Provinsi sebesar 20 persen selama berlangsungnya program FEATI/P3TIP (2007-2011) dan berkometmin akan meneruskan program FEATI/P3TIP di Kalimantan Selatan setelah berakhir pelaksanaanya tahun 2011.

Atas perhatian yang sangat besar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pembangunan di bidang pertanian dan perhatiannya terhadap Program FEATI/P3TIP, Kementrian Pertanian memberikan reward berupa berbagai bantuan program/kegiatan dan bantuan sarana/prasarana penyuluhan diantaranya Mobil Unit Penyuluhan yang jumlahnya se Indonesia hanya ada lima unit.
Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu Provinsi Pelaksana Program FEATI/P3TIP dengan lokasi kegiatan di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah merasakan telah banyak mendapatkan manfaat dari Program FEATI/P3TIP tersebut, antara lain telah terjadi peningkatan produktifitas komoditi tanaman pangan, petani/pelaku utama semakin pintar dibidang agribisnis, telah dibangun/direhab sarana dan prasarana penyuluhan (BPP) lengkap dengan peralatan mebelairnya, telah terbentuk 120 UP-FMA yang telah mendapatkan dana hibah sebesar 3.097.808,00, terlaksananya berbagai pendidikan dan pelatihan teknis bagi penyuluh, penyuluh swadaya, pengelola UP-FMA sehinga meningkatkan keahlian/keterampilan petugas/pelaku utama.
Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) Prof. Dr. Margono Slamet didampingi Sekretaris Bakorluh Prov. Kalimantan Selatan hadir dalam Rapat Kerja Komisi Penyuluhan Prov. Kalimantan Selatan.
Sebagai salah satu daerah Lumbung Pangan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan telah lama berswasembada beras dan dalam dua tahun terakhir ini juga telah berhasil mencapai swasembada jagung. Untuk produksi beras, Provinsi Kalimantan Selatan masuk peringkat sepuluh besar daerah penghasil beras terbesar di Indonesia. Dalam periode kedua kepemimpinanya (2010-2011) Gubernur H. Rudy Ariffin juga bertekad menjadikan Kalimantan Selatan dapat berswasembada daging dan kacang kedelai. Berbagai program/kegiatan telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi untuk mencapai dan memantapkan swasembada beras, jagyng, dagung dan kedelai tersebut.
Selain mengembangkan keempat komoditas utama tesebut di atas, dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengembangkan berbagai komoditas unggul lokalita yang sangat potensial untuk dikembangkan, yaitu :
-Padi lokal "Siam Unus" yang sangat digemari oleh masyarakat Kalimantan Selatan dan provinsi tetangga, bahkan saat ini "Siam Unus" pemasarannya telah menembus hotel berbintang lima di Jakarta sebagai bahan utama nasi goreng.
-Itik Alabio yang yang produksi telornya sangat tinggi dan tahan penyakit telah dikembangkan diberbagai daerah di Indonesia.
-Jeruk Madang yang hasil produksinya tinggi dan rasanya yang manis sangat digemari oleh masyarakat Kalimantan Selatan.
-Talas Loksado yang beratnya bisa mencapai 7 kg dapat dijadikan sebagai sumber pangan alternatif pengganti beras dalam program desertifikasi pangan.

-Dibidang perikanan Kalimantan Selatan memiliki komoditas unggul lokal yang sangat potensial untuk kembangkan karena sangat disukai oleh masyarakat lokal yaitu : ikan haruan, ikan patin, ikan baung, ikan gurami, ikan papuyu dan ikan saluang yang memiliki rasa yang enak dan gurih.

BPP Model Kasarangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Home Basenya Penyuluh, telah berhasil membina dan mengembangkan Agribisnis di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Peran Penyuluh dan kelembagaan penyuluhan dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kalimantan Selatan sangat strategis sekali karena para penyuluh merupakan ujung tombak dalam kegiatan penyuluhan, sedangkan kelembagaan penyuluhan merupakan wadah atau tempat berkumpulnya penyuluh, pelaku utama, pelaku usaha dalam membahas berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Foto bersama Peserta Mimbar Sarasehan Petani / Pelaku Usaha se Kalimantan Selatan tanggal 26 Oktober 2010 di Aula Bapelkes Banjarbaru.
Dalam Tahun Anggaran 2010 ini Sekretaiat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan berbagai program/kegiatan antara lain : Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan, Rapat Komisi Penyuluhan, Forum Teknis Penyuluhan, Forum Teknis Kelembagaan, Sarasehan Petani/Pelaku Usaha se Kalimantan Selatan, Penilaian Penyuluh/Pelaku Utama berprestasi, Pelatihan Penyuluh Swadaya, Monev Kinerja Penyuluh, Pelatihan Dasar Penyuluh, Pelatihan Penyuluh Swadaya, Pembinaan dan Peningkatan Program Layanan Informasi, Kerjasama dan kemitraan antara pelaku utama dengan pelaku usaha dan lain sebagainya.
Untuk menunjang kegiatan penyuluhan di Kalimantan Selatan pada tahun anggaran 2011 yang akan datang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama DPRD berdasarkan flapon/fagu anggaran sementara yang telah disepakati mengalokasikan anggaran untuk Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Kalimantan Selatan sekitar Rp.6,089 milyar. Jumlah ini meningkat tajam 100 persen lebih dibandingkan anggaran tahun 2010 yaitu Rp.2,3 milyar. Peningkatan alokasi anggaran yang segnifikan ini sebagai wujud dan bukti tingginya apresiasi Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Selatan terhadap program/kegiatan penyuluhan di wilayah Kalimantan Selatan.